Utang Pemerintah Rp 9.138 Triliun: Purbaya Buka Suara Dan Realitanya

Kompas -  Lagi Rame Banget Nih Bahasan Soal Utang Pemerintah Rp 9.138 Triliun Yang Bikin Banyak Orang Geleng-Geleng Kepala. Angka Segitu Gede Banget, Bro — Kayaknya Udah Nggak Kebayang Lagi Berapa Nol-Nya. Tapi Ternyata, Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Lembaga Pengelola Investasi, Posisi Utang Ini Masih Di Level Yang Aman, Dan Kita Nggak Perlu Panik Berlebihan.

Di Dunia Ekonomi, Nominal Gede Belum Tentu Bahaya — Tergantung Gimana Cara Ngelolanya. Banyak Negara Punya Utang Lebih Besar Dari Kita Tapi Tetap Stabil Karena Rasio Utangnya Masih Di Bawah Batas Aman. Nah, Di Indonesia Sendiri, Purbaya Bilang Rasio Utang Pemerintah Masih Sekitar 39,86% Dari PDB Alias Masih Jauh Di Bawah Ambang Batas 60% Yang Diatur Undang-Undang.

Jadi Artikel Ini Bakal Bahas Santai Tapi Tajam Soal Utang Pemerintah Rp 9.138 Triliun Ini: Gimana Komposisinya, Apa Kata Purbaya, Apa Risikonya, Dan Kenapa Sebenernya Utang Itu Nggak Melulu Negatif. Yuk, Kita Bahas Satu-Satu Biar Nggak Cuma Panas Baca Headline.

Kondisi Utang Pemerintah Rp 9.138 Triliun Dan Komposisinya

Kalau Denger Kata “Triliun”, Pasti Langsung Kebayang Angka Fantastis. Tapi Biar Fair, Yuk Kita Liat Dulu Komponennya. Dari Total Rp 9.138 Triliun, Sebagian Besar Berasal Dari Surat Berharga Negara (SBN) Dan Pinjaman Luar Negeri. Jadi Bukan Berarti Pemerintah Ngutang Ke Pihak Yang Nggak Jelas, Tapi Lewat Mekanisme Resmi Yang Terukur.

Pemerintah Juga Punya Strategi Diversifikasi, Jadi Sumber Utangnya Nggak Cuma Dari Satu Tempat. Ada Utang Jangka Pendek, Jangka Menengah, Sampai Panjang, Semua Disesuaikan Sama Kebutuhan Fiskal Dan Kondisi Ekonomi.

Intinya, Angka Ini Gede, Tapi Nggak Asal Ngutang. Semua Masih Ada Mekanisme Dan Pertanggungjawabannya.

Pernyataan Purbaya: Rasio Utang & Keamanan Fiskal

Purbaya Akhirnya “Buka Suara” Buat Lurusin Isu. Menurut Dia, Rasio Utang Pemerintah Rp 9.138 Triliun Terhadap PDB Masih Aman Banget Di Bawah Batas 60%. Bahkan Di Angka 39,86%, Indonesia Tergolong Salah Satu Negara Dengan Rasio Utang Moderat Di Asia.

Dia Juga Bilang, Fokus Utama Pemerintah Sekarang Bukan Sekadar Nurunin Nominal Utang, Tapi Menjaga Kemampuan Bayar Dan Efisiensi Pengelolaan Fiskal. Jadi, Bukan Soal “Berapa Besar Utangnya”, Tapi “Seberapa Efektif Hasilnya Buat Masyarakat.”

Batas Aman Utang Menurut Regulasi & Standar Internasional

Menurut UU Keuangan Negara (UU No.17/2003), Batas Maksimum Utang Itu 60% Dari PDB. Kalau Sekarang Baru 39%, Artinya Kita Masih Punya Ruang Fiskal.

Kalau Dibanding Negara Lain, Jepang Aja Punya Rasio Utang Di Atas 200% PDB, Amerika Di Atas 100%, Dan Mereka Tetap Jalan. Bedanya, Kemampuan Bayar Mereka Juga Tinggi. Jadi Konteksnya Bukan Soal Nominalnya Gede, Tapi Apakah Negara Bisa Tetap Produktif Dan Stabil Dengan Utang Itu.

Risiko Utang Yang Harus Diwaspadai

Nah, Walaupun Masih Aman, Tetap Ada Risiko, Gengs. Yang Paling Nyata Tuh Beban Bunga Utang Yang Makin Tinggi Tiap Tahun. Artinya, Sebagian APBN Bakal Habis Buat Bayar Bunga, Bukan Buat Program Rakyat.

Selain Itu, Faktor Eksternal Juga Penting — Kayak Fluktuasi Nilai Tukar, Inflasi Global, Dan Perubahan Suku Bunga Luar Negeri. Kalau Kondisi Global Goyah, Servis Utang Kita Bisa Ikut Naik. Jadi, Pengelolaan Utang Ini Harus Gesit Banget, Nggak Bisa Asal Jalan.

Upaya Pengendalian: Strategi Purbaya Dalam Mengurangi Penerbitan Utang

Purbaya Sempet Bilang Kalau Pemerintah Bakal Coba Ngurangin Penerbitan Utang Baru Semaksimal Mungkin. Caranya? Dengan Ningkatin Penerimaan Negara Dan Ngurangin Belanja Yang Nggak Efisien.

Dia Juga Dorong Investasi Sektor Produktif Biar Pertumbuhan Ekonomi Bisa Bantu Nurunin Rasio Utang. Soalnya Kalau Ekonomi Tumbuh, Otomatis Persentase Utang Dibanding PDB Bisa Turun Tanpa Harus Ngurangin Nominalnya Drastis.

Efisiensi Belanja & Tata Kelola Anggaran Sebagai Kunci

Di Era Kayak Gini, Efisiensi Tuh Penting Banget. Pemerintah Harus Bener-Bener Pastiin Setiap Rupiah Dari APBN Dipakai Buat Hal Produktif. Jadi Nggak Ada Lagi Belanja Yang “Nggak Ngaruh”.

Purbaya Juga Dorong Supaya Tata Kelola Keuangan Negara Makin Transparan Dan Digital, Biar Lebih Gampang Diawasi. Dengan Begitu, Uang Rakyat Bisa Bener-Bener Balik Jadi Manfaat, Bukan Cuma Angka Di Laporan.

Defisit APBN & Hubungannya Dengan Penambahan Utang

Nah, Utang Negara Tuh Nggak Bisa Dilepas Dari Yang Namanya Defisit APBN. Kalau Pengeluaran Lebih Gede Dari Pendapatan, Otomatis Butuh Tambahan Dana Dari Utang. Tahun Ini, Defisit APBN Tercatat Sekitar 1,35% Dari PDB — Masih Tergolong Kecil Dan Aman.

Dengan Defisit Yang Masih Terkendali, Artinya Pemerintah Cukup Disiplin. Tapi Tetap, Kalau Penerimaan Negara Nggak Naik, Mau Nggak Mau Utang Bisa Bertambah. Jadi Kuncinya Ada Di Pajak, Efisiensi, Dan Optimalisasi Aset Negara.

Implikasi Terhadap Pertumbuhan & Stabilitas Ekonomi

Kalau Dikelola Dengan Benar, Utang Pemerintah Rp 9.138 Triliun Justru Bisa Jadi “Bensin” Buat Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah Bisa Pakai Buat Bangun Infrastruktur, Pendidikan, Dan Sektor Produktif Lainnya.

Tapi, Kalau Pengelolaannya Asal, Ya Bisa Jadi “Bom Waktu”. Makanya, Transparansi Dan Efektivitas Proyek Pemerintah Tuh Wajib Banget Dijaga. Karena Kalau Hasil Pembangunan Nggak Sepadan Sama Beban Utang, Itu Baru Bahaya.

Tantangan & Rekomendasi Kebijakan Ke Depan

Kedepannya, Tantangan Terbesar Adalah Jaga Rasio Utang Tetap Sehat Di Tengah Kondisi Global Yang Fluktuatif. Pemerintah Juga Perlu Perkuat Basis Penerimaan Negara Lewat Pajak Digital, Green Investment, Dan BUMN Yang Efisien.

Selain Itu, Komunikasi Publik Juga Penting Banget. Masyarakat Harus Dikasih Data Transparan Supaya Nggak Salah Persepsi Tiap Kali Angka Utang Naik. Kalau Semuanya Terbuka Dan Rasional, Kepercayaan Publik Ke Kebijakan Fiskal Juga Naik.

Kesimpulan

Jadi, Meskipun Utang Pemerintah Rp 9.138 Triliun Kedengerannya Bikin Merinding, Kenyataannya Masih Dalam Batas Aman Kok — Asal Dikelola Dengan Disiplin Dan Transparan. Purbaya Udah Jelasin Bahwa Posisi Fiskal Kita Masih Kuat, Dan Langkah-Langkah Efisiensi Udah Mulai Dijalankan.

Utang Itu Bukan Hal Tabu, Tapi Alat Buat Tumbuh. Yang Penting, Kita Semua Tetap Kritis Dan Melek Soal Arah Penggunaan Dana Publik. Karena Di Ujungnya, Utang Itu Tanggung Jawab Bareng: Pemerintah Ngatur, Rakyat Ngawasin.