Sultan: Gubernur Protes TKD Dipangkas Bentuk Tanggung Jawab Politik Kepala Daerah

Kompas -  Kadang Politik Dan Uang Emang Nggak Bisa Dipisahin, Apalagi Kalau Udah Nyentuh Urusan Anggaran Daerah. Baru-Baru Ini, Publik Rame Banget Bahas Soal Beberapa Gubernur YangProtes Pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD). Tapi Yang Menarik, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin Malah Ngelihat Aksi Protes Itu Bukan Sebagai Pembangkangan, Tapi Bentuk Tanggung Jawab Politik Terhadap Masyarakat.

Isu Ini Makin Panas Karena Pemangkasan TKD Dianggap Bisa Ngefek Ke Banyak Program Pembangunan Daerah. Pemerintah Pusat Ngomong Soal Efisiensi Anggaran, Sementara Daerah Ngerasa Dibatesin Ruang Geraknya. Nah, Artikel Ini Bakal Ngebahas Lebih Dalam Tentang Kenapa Protes TKD Jadi Isu Besar, Apa Kata Sultan, Dan Gimana Dampaknya Buat Sistem Otonomi Daerah Kita.

Apa Itu TKD Dan Perannya Dalam Fiskal Daerah

Sebelum Bahas Konfliknya, Kita Mesti Tahu Dulu Apa Itu TKD.
Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Itu Semacam “Uang Kiriman” Dari Pemerintah Pusat Buat Bantu Pembiayaan Daerah. Fungsinya Penting Banget: Dari Gaji ASN, Pembangunan Infrastruktur, Sampe Program Kesejahteraan Masyarakat, Semua Banyak Yang Bergantung Dari TKD.

Secara Garis Besar, TKD Diatur Dalam APBN Tiap Tahun. Di Situ Udah Ada Rincian Berapa Yang Dikasih Ke Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Sistem Ini Dibuat Biar Pemerataan Ekonomi Antarwilayah Bisa Jalan. Tapi, Tahun 2026 Nanti, Ada Kebijakan Baru Yang Bikin Alokasi TKD Bakal Dipangkas — Dan Di Sinilah Drama Dimulai.

Pemangkasan TKD Di APBN 2026: Alasan Dan Kebijakan Efisiensi

Menurut Kemenkeu, Pemangkasan TKD Bukan Tanpa Alasan. Pemerintah Lagi Nyoba Menata Ulang Aliran Anggaran Biar Lebih Efisien. Mereka Bilang, Selama Ini Ada Banyak Program Di Daerah Yang Tumpang Tindih Atau Malah Nggak Produktif. Jadi, Lewat Revisi APBN 2026, Dana Transfer Bakal Disesuaikan Dengan Kinerja Masing-Masing Daerah.

Tapi Buat Sebagian Kepala Daerah, Kebijakan Ini Berasa Kayak "Dipinggirkan". Mereka Ngerasa Pemerintah Pusat Terlalu Cepat Bikin Keputusan Tanpa Komunikasi Yang Cukup. Soalnya, TKD Itu Nyangkut Langsung Sama Pelayanan Publik. Kalau Dana Turun, Otomatis Program Daerah Bisa Mandek.

Efek Domino-Nya Juga Serius. Banyak Proyek Infrastruktur, Pendidikan, Dan Kesehatan Yang Kemungkinan Ditunda. Bahkan, Beberapa Provinsi Udah Sounding Bakal Revisi Rencana Kerja Karena Dana Dari Pusat Dipangkas Cukup Signifikan.

Reaksi Gubernur: Protes Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Politik

Nah, Di Sinilah Muncul Pernyataan Sultan Yang Jadi Highlight.
Beberapa Gubernur Mulai Nyuarain Ketidakpuasan Mereka — Ada Yang Lewat Media, Ada Yang Langsung Dateng Ke Kemenkeu Buat Klarifikasi. Buat Sebagian Orang, Ini Kayak Bentuk Perlawanan, Tapi Sultan Justru Bilang Itu Bentuk Tanggung Jawab Politik Kepala Daerah.

Menurutnya, Gubernur Yang Protes Justru Nunjukin Kepedulian Mereka Sama Rakyat. Mereka Punya Kontrak Sosial Lewat Janji Kampanye Dan Kebijakan Yang Harus Dijalankan. Kalau Dana Dipotong, Otomatis Tanggung Jawab Itu Ikut Terganggu. Jadi, Wajar Aja Kalau Mereka Bersuara.

Kalimat Sultan Ini Kemudian Viral Karena Dianggap Berani Dan Realistis.
Buat Dia, Kritik Kepala Daerah Ke Pusat Bukan Bentuk Pembangkangan, Tapi Refleksi Dari Sistem Politik Yang Sehat — Di Mana Dialog Dan Transparansi Seharusnya Jadi Kunci.

Pernyataan Sultan: Apresiasi Protes Dan Kritik Terhadap Pemangkasan

Dalam Keterangannya, Sultan Ngasih Angle Yang Agak Beda Dari Pejabat Kebanyakan.
Ia Bilang, Protes Para Gubernur Harusnya Diapresiasi Karena Nunjukin Komitmen Terhadap Rakyatnya. Ia Juga Ngingetin Pemerintah Pusat Biar Jangan Cuma Fokus Ke Angka Efisiensi, Tapi Juga Lihat Realita Di Lapangan.

“Pemangkasan Dana Itu Harusnya Dibarengin Dengan Kebijakan Transisi Yang Adil, Bukan Asal Pangkas,” Kata Sultan.
Lebih Jauh, Dia Juga Nyinggung Soal Wacana Pilkada Gubernur Yang Menurutnya Bisa Dievaluasi Supaya Hubungan Pusat-Daerah Lebih Stabil Dan Nggak Terlalu Politis.

Pernyataan Ini Langsung Dapet Banyak Reaksi. Ada Yang Dukung Karena Dinilai Berpihak Ke Daerah, Tapi Ada Juga Yang Ngerasa Sultan Terlalu Keras Ke Pemerintah Pusat. Tapi Satu Hal Jelas — Pandangannya Bikin Diskusi Publik Jadi Lebih Terbuka.

Tanggapan Pemerintah Dan Mendagri Soal Pemangkasan TKD

Di Sisi Lain, Pemerintah Nggak Tinggal Diam.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Ngerespons Isu Ini Dengan Bilang Kalau Protes Kepala Daerah Itu Wajar, Tapi Perlu Juga Introspeksi. Katanya, Banyak Daerah Yang Selama Ini Kurang Efisien Dalam Ngatur TKD. Bahkan, Ada Yang Anggarannya Habis Buat Belanja Pegawai, Bukan Program Publik.

Tito Juga Nyorotin Perlunya Kolaborasi, Bukan Konfrontasi.
Ia Bilang, Pemerintah Pusat Bakal Terus Buka Ruang Dialog, Tapi Tetap Berpegang Pada Prinsip Efisiensi Dan Akuntabilitas Anggaran. “Kita Nggak Bisa Terus-Menerus Kasih Dana Besar Tanpa Output Yang Jelas,” Ujarnya.

Jawaban Ini Semacam Jadi Penegasan Bahwa Pemangkasan TKD Bukan Sekadar Penghematan, Tapi Juga Cara Pemerintah Mendorong Daerah Buat Lebih Mandiri.

Implikasi Pemangkasan TKD Terhadap Otonomi Daerah Dan Program Daerah

Yang Jadi Pertanyaan Besar Sekarang Adalah: Gimana Nasib Otonomi Daerah Kalau TKD Terus Dikurangin?
Karena Faktanya, Sebagian Besar Provinsi Masih Bergantung Banget Sama Dana Transfer. Kalau Porsi TKD Menurun, Daerah Harus Cari Sumber Pendapatan Baru Lewat Pajak Daerah, Retribusi, Atau Investasi.

Masalahnya, Nggak Semua Daerah Punya Potensi Ekonomi Yang Sama.
Provinsi Kayak Jawa Barat Atau Jawa Timur Mungkin Bisa Adaptasi, Tapi Gimana Dengan Daerah Di Timur Indonesia Yang Ekonominya Masih Lemah? Kalau Nggak Hati-Hati, Kebijakan Efisiensi Ini Bisa Makin Lebarin Kesenjangan Antarwilayah.

Jadi, Pemangkasan TKD Bukan Cuma Isu Fiskal, Tapi Juga Soal Keadilan Sosial Dan Keseimbangan Pembangunan Nasional.

Tantangan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Di Sisi Lain, Kita Juga Nggak Bisa Nutup Mata: Banyak Daerah Emang Masih Belum Transparan Dalam Ngatur Anggaran.
Masih Ada Laporan Penggunaan TKD Yang Nggak Jelas, Tumpang Tindih, Bahkan Diselewengkan. Nah, Di Titik Ini, Pemerintah Pusat Punya Alasan Kuat Buat Ngerem Dana Supaya Penggunaannya Lebih Akuntabel.

Tapi Solusi Jangka Panjangnya Bukan Cuma Motong Dana, Tapi Juga Bikin Sistem Pengawasan Yang Bener-Bener Jalan. Audit Independen, Digitalisasi Anggaran, Dan Pelatihan Manajemen Keuangan Daerah Bisa Jadi Langkah Konkret Biar Setiap Rupiah TKD Tepat Sasaran.

Pelajaran Dan Harapan: Reformasi Fiskal Dan Politik Daerah

Kalau Dilihat Dari Semua Dinamika Ini, Sebenarnya Ada Pelajaran Besar Buat Kita Semua.
Protes Gubernur Nunjukin Kalau Sistem Fiskal Dan Politik Di Indonesia Masih Butuh Pembenahan. Pemerintah Pusat Harus Lebih Terbuka Dalam Komunikasi Kebijakan, Sementara Daerah Perlu Lebih Disiplin Dalam Pengelolaan Dana.

Harapannya, Krisis TKD Ini Bisa Jadi Momentum Buat Lahirnya Reformasi Fiskal Yang Lebih Adil Dan Transparan.
Jangan Sampai Hubungan Pusat-Daerah Cuma Jadi Ajang Tarik Ulur Kepentingan Politik, Tapi Harus Berkembang Jadi Kolaborasi Yang Solid Buat Kepentingan Rakyat.

Penutup

Jadi, Waktu Sultan Bilang Protes Itu Bentuk Tanggung Jawab Politik, Dia Sebenarnya Lagi Ngajak Kita Semua Buat Ngelihat Isu Ini Dari Sisi Lain. Ini Bukan Cuma Soal Duit Daerah Yang Berkurang, Tapi Juga Soal Keberanian Pejabat Publik Buat Speak Up Demi Warganya.
Di Ujung Hari, Politik Yang Sehat Adalah Yang Masih Nyimpen Empati — Bahkan Di Tengah Pemangkasan Anggaran.