Purbaya Ragu Isu Ekonomi Bawah Tanah: “Underground Pasti Enggak Bisa Dihitung”

Kompas -  Belakangan Ini, Pernyataan Dari Ketua LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, Soal Ekonomi Bawah Tanah Alias Underground Economy, Lagi Rame Banget Dibahas. Dalam Sebuah Kesempatan, Dia Bilang Kalau Ekonomi Bawah Tanah Itu Sebenarnya “Nggak Bisa Dihitung” Karena, Ya, Namanya Juga Underground — Alias Tersembunyi.

Buat Sebagian Orang, Komentar Itu Kayak Tamparan Kecil Buat Para Ekonom Yang Suka Banget Nyari Angka Di Balik Sektor-Sektor Yang Belum Tercatat Resmi Di Data Pemerintah. Tapi Di Sisi Lain, Omongan Purbaya Juga Nunjukin Betapa Rumitnya Ngitung Aktivitas Ekonomi Yang Sengaja Disembunyiin Dari Sistem.

Nah, Artikel Ini Bakal Bahas Lebih Dalam Tentang Maksud Pernyataan Purbaya, Apa Itu Ekonomi Bawah Tanah, Kenapa Isu Ini Penting Banget Buat Fiskal Indonesia, Dan Gimana Pemerintah Bisa Nyari Cara Biar Ekonomi “Tak Terlihat” Ini Pelan-Pelan Bisa Naik Ke Permukaan.

Apa Itu Ekonomi “Bawah Tanah” Dan Shadow Economy

Sebelum Ngomongin Lebih Jauh, Kita Mesti Ngerti Dulu Apa Sih Yang Dimaksud Sama Ekonomi Bawah Tanah. Dalam Istilah Ekonomi, Underground Economy Atau Shadow Economy Itu Adalah Seluruh Aktivitas Ekonomi Yang Nggak Tercatat Di Data Resmi Pemerintah.

Biasanya, Aktivitas Ini Terjadi Karena Pelakunya Mau Ngindarin Pajak, Aturan, Atau Izin. Contohnya? Bisa Aja Pedagang Kecil Yang Belum Punya NPWP, Transaksi Tunai Tanpa Faktur, Atau Bahkan Bisnis Besar Yang Main Di Wilayah Abu-Abu Kayak Penyelundupan.

Bedain Juga, Ya, Antara Ekonomi Informal Sama Ekonomi Bawah Tanah. Ekonomi Informal Itu Kayak Usaha Kecil Atau UMKM Yang Legal Tapi Belum Terdaftar, Sementara Underground Economy Lebih Ke Arah Aktivitas Yang Sengaja Disembunyikan Biar Nggak Kena Regulasi Atau Pajak.

Pernyataan Purbaya: “Underground Pasti Enggak Bisa Dihitung”

Jadi, Dalam Sebuah Forum Publik, Purbaya Yudhi Sadewa Sempat Ngomong Bahwa Dia Skeptis Banget Sama Angka-Angka Yang Sering Muncul Terkait Besaran Shadow Economy Di Indonesia.

Menurut Dia, “Namanya Juga Underground, Pasti Enggak Bisa Dihitung. Kalau Udah Bisa Dihitung, Berarti Udah Bukan Underground Lagi.”

Buat Purbaya, Banyak Studi Akademik Yang Mencoba Memperkirakan Nilai Ekonomi Bawah Tanah Tapi Hasilnya Sering Jauh Banget Dari Kenyataan. Dia Khawatir Kalau Angka-Angka Itu Malah Bikin Pemerintah Salah Ambil Keputusan Fiskal.

Katanya Lagi, Pemerintah Bakal Tetap Fokus Ke Ekonomi Formal Yang Bisa Diverifikasi, Bukan Ke Angka-Angka “Dugaan” Yang Belum Jelas Dasarnya.

Studi & Estimasi Ekonomi Bawah Tanah Di Indonesia

Walau Purbaya Keliatan Ragu, Tapi Sebenarnya Riset Soal Ekonomi Bawah Tanah Di Indonesia Udah Lumayan Lama Dilakukan.

Salah Satunya, Riset Dari Kharisma & Khoirunurrofik Yang Ngitung Bahwa Aktivitas Shadow Economy Di Indonesia Bisa Mencapai 3,8–11,6% Dari PDB Nasional Selama Periode 2007–2017. Kalau Dikonversi Ke Rupiah, Nilainya Bisa Nyentuh Rp1.900 Triliun Lebih — Angka Yang Gila Banget Kalau Beneran Akurat.

Tapi Ya Balik Lagi, Angka Segede Itu Masih Debatable. Soalnya Metode Ngitungnya Aja Beda-Beda: Ada Yang Pakai Pendekatan Konsumsi Listrik, Peredaran Uang Tunai, Sampai Model Statistik Berbasis Perilaku Konsumsi Masyarakat. Jadi Wajar Kalau Purbaya Ngerasa, “Mending Jangan Ngandalkan Angka Bayangan.”

Alasan Purbaya Ragu Dan Kritik Terhadap Estimasi Tersembunyi

Dari Sudut Pandang Ekonom Yang Pragmatis Kayak Purbaya, Masuk Akal Kalau Dia Skeptis. Soalnya, Kalau Sesuatu Bisa Dilacak Dengan Data, Artinya Itu Udah Nggak “Underground” Lagi.

Masalahnya, Metode Estimasi Sering Banget Pakai Data Turunan Yang Rentan Bias. Misalnya, Kalau Peredaran Uang Tunai Meningkat, Bukan Berarti Semua Transaksi Itu Ilegal Atau Tersembunyi. Bisa Aja Karena Masyarakat Belum Digital.

Selain Itu, Model Prediktif Buat Ngitung Shadow Economy Juga Bergantung Banget Sama Asumsi. Nah, Di Dunia Ekonomi, Asumsi Yang Salah Bisa Bikin Hasilnya Ngaco Total. Jadi Ya Wajar Aja Kalau Dia Bilang, “Hati-Hati Ngitung Hal Yang Nggak Kelihatan.”

Reaksi Akademisi, Ekonom, Dan Ahli Pajak

Meski Begitu, Banyak Akademisi Yang Nggak Sepenuhnya Setuju Sama Purbaya. Mereka Bilang, Justru Penting Buat Punya Gambaran Meskipun Cuma Estimasi.

Menurut Beberapa Ekonom Universitas Negeri, Studi Shadow Economy Itu Kayak “Radar” Buat Liat Potensi Kebocoran Penerimaan Pajak. Tanpa Itu, Pemerintah Bisa Aja Kehilangan Peluang Besar Buat Ningkatin Basis Pajak.

Di Negara Lain Kayak Jerman Atau Korea Selatan, Mereka Malah Serius Banget Ngitung Aktivitas Bawah Tanah Buat Dijadiin Dasar Reformasi Pajak. Jadi Meskipun Susah, Bukan Berarti Nggak Bisa — Tinggal Metodologinya Yang Diperbaiki.

Implikasi Kebijakan Jika Underground Ekonomi Diabaikan

Nah, Kalau Pemerintah Terus Abaikan Sektor Ekonomi Bawah Tanah, Efeknya Bisa Lumayan Panjang.

Pertama, Potensi Penerimaan Pajak Bisa Hilang. Kedua, Kesenjangan Antara Ekonomi Formal Dan Informal Makin Besar. Dan Ketiga, Kebijakan Fiskal Jadi Nggak Tepat Sasaran Karena Data Dasarnya Nggak Lengkap.

Misalnya, Pemerintah Bisa Aja Ngerasa Beban Pajak Udah Adil, Padahal Di Lapangan Banyak Aktivitas Ekonomi Besar Yang Belum Tercatat Sama Sekali. Akhirnya, Sektor Formal Ngerasa Berat Sementara Yang “Underground” Bebas Tanpa Kontribusi.

Strategi Pemerintah & Tantangan Operasional Mengangkat Ekonomi Bawah Tanah Ke Permukaan

Sebenarnya, Pemerintah Udah Mulai Ambil Langkah Buat “Ngelihat” Ekonomi Tersembunyi Ini. Salah Satunya Lewat Integrasi NIK Dan NPWP, Biar Semua Aktivitas Ekonomi Bisa Dikaitin Langsung Sama Identitas Individu.

Selain Itu, Sistem Digitalisasi Pajak Juga Terus Digenjot. Dari Pelaporan Online, Transaksi Elektronik, Sampai E-Faktur. Tapi, Tantangannya Masih Banyak Banget: Data Yang Masih Tersebar Di Berbagai Instansi, Kapasitas Petugas Pajak Di Daerah Yang Belum Merata, Dan Mindset Masyarakat Yang Masih Takut Formalitas.

Jadi, Untuk Ngangkat Underground Economy Ke Permukaan, Pemerintah Bukan Cuma Butuh Teknologi, Tapi Juga Pendekatan Sosial Dan Edukasi Biar Masyarakat Mau “Naik Kelas” Ke Sistem Formal.

Perspektif “Who, How, Why” Dalam Kebijakan Ekonomi Tersembunyi

Kalau Kita Pakai Pendekatan Who, How, Why Yang Direkomendasiin Google Buat Konten People-First, Jawabannya Jelas Banget.

Who: Pelaku Ekonomi Bawah Tanah Itu Bisa Siapa Aja — Dari Pedagang Kaki Lima, Pengrajin Rumahan, Sampai Pelaku Bisnis Yang Sengaja Nggak Lapor Pajak.

How: Mereka Beroperasi Lewat Sistem Tunai, Transaksi Langsung Tanpa Faktur, Atau Pakai Jaringan Lokal Tanpa Catatan Resmi.

Why: Alasan Mereka Sederhana — Pengen Efisien, Takut Ribet Birokrasi, Atau Emang Sengaja Ngindarin Pajak. Beberapa Juga Karena Nggak Ngerti Cara Daftar Usaha.

Jadi, Isu Ekonomi Bawah Tanah Ini Bukan Sekadar Masalah Pajak, Tapi Juga Masalah Inklusi Ekonomi Dan Kepercayaan Masyarakat Ke Sistem.

Legenda Baru Ekonomi Indonesia: “Invisible Doesn’t Mean Ignorable”

Kalau Dipikir-Pikir, Pernyataan Purbaya Itu Sebenarnya Punya Dua Sisi. Di Satu Sisi, Dia Realistis — Ngitung Sesuatu Yang Tersembunyi Emang Susah Banget. Tapi Di Sisi Lain, Kalau Kita Anggap Semua Yang Nggak Kelihatan Itu Nggak Penting, Kita Bisa Aja Kehilangan Potensi Besar Ekonomi Rakyat.

Kata Orang, “Invisible Doesn’t Mean Ignorable.” Ekonomi Bawah Tanah Bisa Aja Nggak Tercatat, Tapi Dampaknya Ke Masyarakat Nyata Banget. Dari Warung Kecil Sampai Bisnis Rumahan, Semua Bagian Dari Denyut Ekonomi Indonesia Yang Sebenarnya.

Penutup Reflektif

Jadi, Bener Sih Kalau Purbaya Bilang, “Namanya Underground Ya Nggak Bisa Dihitung.” Tapi Bukan Berarti Nggak Bisa Dipahami Atau Dikelola.

Kuncinya Ada Di Kolaborasi Antara Riset Akademis, Kebijakan Pemerintah, Dan Kesadaran Masyarakat. Karena Ekonomi Indonesia Itu Nggak Cuma Yang Tercatat Di Data BPS, Tapi Juga Yang Berputar Di Jalanan, Pasar, Dan Dompet Digital Rakyat Biasa.

Kalau Mau Ekonomi Kuat Dan Inklusif, Ya Semuanya Harus Kelihatan — Bukan Cuma Yang On The Record, Tapi Juga Yang Off The Radar.