Keberhasilan Indonesia Wujudkan Pemerintahan Terbuka Di Forum OGP 2025

Kompas  -  Dalam Beberapa Tahun Terakhir, Isu Tentang Pemerintahan Terbuka Di Indonesia Makin Sering Jadi Bahan Omongan—Nggak Cuma Di Kalangan Birokrat, Tapi Juga Di Masyarakat Digital Yang Peduli Sama Transparansi Publik. Puncaknya, Sorotan Dunia Tertuju Pada Indonesia Setelah Menteri PANRB Menyampaikan Capaian Luar Biasa Di Forum Open Government Partnership (OGP) 2025. Prestasi Ini Bukan Cuma Tentang Reputasi Internasional, Tapi Juga Bukti Kalau Reformasi Birokrasi Kita Makin Nyata.

Di Forum Yang Digelar Di Tengah Pertemuan Global Itu, Indonesia Dinilai Berhasil Menerapkan Prinsip Open Governance Lewat Digitalisasi, Keterbukaan Data, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik. Kalau Dulu Pemerintah Dianggap Lambat Dan Ribet, Sekarang Mulai Berubah: Lebih Adaptif, Transparan, Dan Responsif. Semua Itu Hasil Dari Perjalanan Panjang Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Inklusif.

Capaian Ini Juga Jadi Pembuktian Kalau Arah Reformasi Birokrasi Digital Indonesia Udah Di Jalur Yang Benar. Lewat Inovasi Kayak SPBE, LAPOR!, Dan Satu Data Indonesia, Pemerintah Mulai Ngebuka Akses Informasi Publik Secara Luas. Artinya, Masyarakat Nggak Cuma Bisa “Lihat” Tapi Juga Bisa “Ikut” Dalam Proses Pemerintahan. Keren Banget, Kan?

Apa Itu Forum OGP Dan Kenapa Indonesia Jadi Sorotan

Buat Yang Belum Tahu, Open Government Partnership (OGP) Itu Semacam Forum Global Yang Ngumpulin Pemerintah Dari Berbagai Negara Buat Satu Tujuan: Bikin Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel. Indonesia Sendiri Udah Jadi Bagian Dari OGP Sejak Awal Pembentukannya, Dan Bahkan Sempat Jadi Co-Chair Di Periode 2014–2016.

Nah, Tahun 2025 Ini, Indonesia Kembali Nyita Perhatian Dunia. Lewat Paparan Menteri PANRB, Dunia Akhirnya Tahu Sejauh Mana Kita Berkembang Dalam Urusan Digital Governance. Indonesia Bukan Lagi Negara Yang Cuma Janji Reformasi, Tapi Udah Mulai Jalanin Komitmen Itu Dengan Hasil Konkret. Bahkan, Sejumlah Negara Peserta OGP Menjadikan Beberapa Program Digital Indonesia Sebagai Best Practice Buat Mereka.

Menteri PANRB Ungkap Strategi Sukses Pemerintahan Terbuka

Di Sesi Presentasi Forum OGP, Menteri PANRB Nyebutin Beberapa Strategi Kunci Yang Bikin Pemerintahan Terbuka Di Indonesia Bisa Jalan Efektif. Salah Satunya Adalah Digitalisasi Birokrasi Yang Terintegrasi Antarinstansi. Dengan Sistem Ini, Proses Administrasi Publik Jadi Lebih Cepat, Transparan, Dan Minim Celah Korupsi.

Selain Itu, Beliau Juga Menyoroti Pentingnya Keterlibatan Masyarakat. Lewat Berbagai Kanal Digital Kayak LAPOR! Dan SP4N, Warga Bisa Langsung Kasih Masukan, Kritik, Bahkan Laporan Terkait Layanan Publik. Pemerintah Pun Responnya Nggak Lama-Lama Kayak Dulu, Tapi Real-Time Dan Terukur.

Jadi, Bukan Cuma Jargon “Pemerintah Melayani” Doang, Tapi Udah Dibuktiin Lewat Aksi Nyata. “Pemerintahan Terbuka Itu Bukan Cuma Soal Data, Tapi Soal Kepercayaan,” Kata Menteri PANRB. Dan Kepercayaan Itu Tumbuh Kalau Komunikasi Dua Arah Dijaga.

Reformasi Birokrasi Digital Jadi Pondasi Utama

Kalau Kita Ngomongin Pemerintahan Terbuka, Kuncinya Ada Di Reformasi Birokrasi Digital. Indonesia Pelan-Pelan Ninggalin Cara Manual Dan Mulai Adopsi Sistem Berbasis Data. Program Kayak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jadi Tulang Punggung Buat Ngatur Tata Kelola Pemerintahan Biar Lebih Efisien Dan Terukur.

Lewat SPBE, Hampir Semua Instansi Sekarang Udah Punya Portal Layanan Publik Online. Mulai Dari Izin Usaha, Administrasi Kependudukan, Sampai Pengajuan Keluhan Masyarakat. Semua Bisa Diakses Dari Rumah—Praktis Banget, Kan?

Selain Itu, Program Satu Data Indonesia Juga Bantu Banget Buat Sinkronisasi Informasi Antarinstansi. Jadi Nggak Ada Lagi Tuh, Data Tumpang Tindih Yang Bikin Ribet. Dengan Sistem Yang Terbuka, Publik Bisa Ikut Mantau Gimana Data Dipakai Buat Kebijakan.

Kolaborasi Lintas Sektor Dan Partisipasi Warga

Salah Satu Hal Paling Keren Dari Sistem Pemerintahan Terbuka Di Indonesia Itu Semangat Kolaborasinya. Pemerintah Udah Sadar Kalau Mereka Nggak Bisa Jalan Sendiri. Makanya, Mereka Mulai Ngajak Masyarakat Sipil, Komunitas Digital, Dan Sektor Swasta Buat Bareng-Bareng Bikin Solusi.

Contohnya, Ada Banyak Hackathon Data Yang Digelar Buat Ngembangin Aplikasi Berbasis Data Publik. Ada Juga Kolaborasi Dengan Startup Dan Lembaga Riset Buat Ngasih Insight Baru Dalam Pengambilan Kebijakan.

Partisipasi Warga Juga Makin Terasa Lewat Forum Konsultasi Publik Digital. Jadi, Ketika Pemerintah Bikin Rancangan Kebijakan, Masyarakat Bisa Kasih Feedback Langsung Lewat Platform Online. Ini Bikin Kebijakan Jadi Lebih Relevan, Bukan Top-Down Kayak Dulu.

Inovasi Layanan Publik Bikin Pemerintah Lebih Responsif

Sekarang Pemerintah Udah Jauh Lebih Tech-Savvy Dari Sebelumnya. Banyak Banget Inovasi Digital Yang Muncul, Mulai Dari E-Office, Tanda Tangan Digital, Sampai Layanan Publik Online Yang Bisa Diakses 24 Jam.

Program Kayak Online Single Submission (OSS) Bikin Dunia Usaha Makin Gampang Ngurus Izin. Sementara Merdeka Belajar Dan Satu Sehat Jadi Contoh Integrasi Digital Yang Ngebantu Masyarakat Dapet Akses Layanan Lebih Cepat.

Responsivitas Ini Bukan Cuma Soal Kecepatan, Tapi Juga Soal Pengalaman Pengguna (User Experience). Pemerintah Sekarang Mulai Mikirin Gimana Tampilan Aplikasi Dan Kemudahan Penggunaannya—Sesuatu Yang Dulu Jarang Banget Diperhatikan.

Tantangan Mewujudkan Pemerintahan Terbuka Di Indonesia

Meski Banyak Kemajuan, Realitanya Nggak Semulus Itu Juga. Ada Beberapa Tantangan Besar Yang Masih Harus Dihadapi. Pertama, Soal Kesenjangan Digital. Masih Banyak Daerah Yang Belum Punya Akses Internet Stabil, Padahal Itu Kunci Utama Pemerintahan Digital.

Kedua, Literasi Digital Masyarakat Juga Belum Merata. Masih Banyak Yang Belum Tahu Gimana Cara Akses Layanan Online Atau Bahkan Masih Ragu Pakai Platform Pemerintah Karena Takut Datanya Bocor.

Ketiga, Ada Resistensi Dari Sebagian Aparatur Yang Belum Siap Berubah. Reformasi Birokrasi Digital Emang Butuh Waktu, Tapi Yang Paling Penting Adalah Konsistensi. Tanpa Itu, Semangat Keterbukaan Bisa Mandek Di Tengah Jalan.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat Dan Dunia Usaha

Keterbukaan Ini Nggak Cuma Dirasain Di Level Pemerintahan, Tapi Juga Langsung Nyentuh Masyarakat Dan Pelaku Usaha. Buat Warga, Sekarang Lebih Gampang Buat Ngakses Informasi Publik—Mulai Dari Data Anggaran, Proyek Pemerintah, Sampai Hasil Evaluasi Kebijakan.

Buat Dunia Usaha, Transparansi Ini Bikin Proses Perizinan Jadi Lebih Cepat Dan Predictable. Investor Pun Jadi Lebih Percaya Buat Masuk Ke Indonesia Karena Semua Prosesnya Makin Terbuka Dan Akuntabel.

Intinya, Open Government Bukan Cuma Bikin Pemerintah Terlihat Keren, Tapi Juga Kasih Efek Domino Ke Berbagai Sektor Kehidupan.

Masa Depan Pemerintahan Terbuka Di Indonesia

Ngeliat Perkembangan Sejauh Ini, Masa Depan Pemerintahan Terbuka Di Indonesia Bisa Dibilang Cerah Banget. Pemerintah Udah Punya Roadmap Jelas Menuju Transformasi Digital Total Di 2030. Fokusnya Ada Di Integrasi Data, Keamanan Informasi, Dan Partisipasi Publik Berbasis Teknologi.

Potensi Teknologi Kayak AI, Big Data, Dan Blockchain Juga Mulai Dilirik Buat Ningkatin Akurasi Pengambilan Keputusan Dan Transparansi Data. Bayangin Aja, Kalau Semua Sistem Bisa Saling Terhubung Dan Publik Bisa Ikut Mantau Secara Real Time—Itu Udah Kayak Governance Level Next!

Tapi Tentu Aja, Semua Itu Bakal Berhasil Kalau Prinsip Keterbukaan Dijaga. Nggak Cuma Di Level Kebijakan, Tapi Juga Di Implementasi Sehari-Hari.

Indonesia Di Mata Dunia: Role Model Open Governance

Sekarang Indonesia Udah Diakui Sebagai Salah Satu Role Model Buat Negara Berkembang Lainnya. Banyak Pihak Internasional Yang Kagum Gimana Kita Bisa Seimbangin Reformasi Birokrasi, Digitalisasi, Dan Partisipasi Publik Dalam Waktu Bersamaan.

Beberapa Negara Asia Bahkan Mulai Ngadopsi Sistem Dan Inisiatif Digital Kita. Dan Ini Jadi Bukti Kalau Open Government Bukan Cuma Tren, Tapi Kebutuhan Buat Membangun Kepercayaan Publik Yang Kuat.

Kalau Indonesia Bisa Jaga Konsistensi, Bukan Nggak Mungkin Kita Bakal Jadi Benchmark Global Buat Pemerintahan Terbuka Di Masa Depan. Karena, Di Era Sekarang, Keterbukaan Itu Bukan Pilihan—Tapi Keharusan.