Menkeu Sebut Pemerintah Ogah Tanggung Utang Whoosh: Gimana Ceritanya Nih?

Kompas -  Belakangan Ini, Publik Lagi Rame Banget Ngomongin Soal Pemerintah Ogah Tanggung Utang Whoosh. Yap, Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Alias Whoosh Yang Dulu Jadi Ikon Kebanggaan, Sekarang Lagi Disorot Gara-Gara Isu Utangnya. Dan, Yang Bikin Heboh, Menteri Keuangan Dengan Tegas Bilang: Pemerintah Nggak Akan Ikut Nanggung!

Banyak Yang Kaget, Banyak Juga Yang Bilang Ini Langkah Berani. Soalnya, Di Era Kayak Sekarang, Jarang Banget Pemerintah Bener-Bener Tegas Soal Pemisahan Utang Antara Proyek BUMN Dan Keuangan Negara. Tapi Ternyata, Pernyataan Ini Punya Alasan Logis Dan Strategis Banget Di Baliknya.

Nah, Artikel Ini Bakal Bahas Tuntas — Siapa Sih Yang Harusnya Tanggung Jawab Atas Utang Whoosh, Kenapa Pemerintah Ogah Ikut, Gimana Cara Mereka Ngatur Biar Proyek Ini Tetap Jalan, Dan Apa Maknanya Buat Ekonomi Indonesia Ke Depan. Let’s Dive In 👇

Siapa “Who” Di Balik Utang Whoosh?

Kalau Lo Kira Semua Proyek Besar Langsung Ditanggung Pemerintah, Lo Salah Besar. Proyek Whoosh Ini Sebenarnya Dikelola Sama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Yang Sahamnya Mayoritas Dimiliki Konsorsium BUMN Lewat PT Danantara. Jadi, Bukan APBN Yang Langsung Nyetor Duit Buat Proyek Ini.

Nah, Di Sinilah Masalahnya Mulai Muncul. Waktu Biaya Proyek Membengkak Dari Estimasi Awal, Muncul Pertanyaan: Siapa Yang Mesti Nanggung Utang Tambahan? Pemerintah? BUMN? Atau Pihak Swasta? Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Langsung Bilang, “Pemerintah Nggak Akan Tanggung. Itu Tanggung Jawab Danantara Dan Konsorsium.” Tegas Banget.

Apa Itu Proyek Whoosh Dan Beban Utangnya

Buat Lo Yang Belum Familiar, Whoosh Ini Proyek Kereta Cepat Pertama Di Indonesia Dan Juga Asia Tenggara. Diresmikan Dengan Hype Gede Banget, Tapi Di Balik Kecepatannya, Ternyata Beban Finansialnya Juga “Ngebut”.

Utang Proyek Ini Tembus Triliunan Rupiah, Sebagian Besar Pinjaman Dari China Development Bank (CDB). Nah, Bunga Dan Tenor Utangnya Ini Yang Bikin Tekanan Makin Berat. Tapi Karena Proyeknya Dipegang BUMN, Jadi Secara Struktur Hukum, Utangnya Bukan Milik Negara, Walau Tetap Jadi Perhatian Pemerintah.

Pernyataan Menkeu: Pemerintah Ogah Tanggung Utang Whoosh

Di Sinilah Letak Panasnya. Menkeu Purbaya Dengan Nada Tegas Menyebut Kalau Pemerintah Nggak Mau APBN Ikut Bayarin Utang Whoosh. “Itu Tanggung Jawab Danantara. Kalau BUMN-Nya Yang Pinjam, Ya Mereka Yang Harus Bayar,” Katanya Dalam Konferensi Pers Di Jakarta.

Bukan Cuma Alasan Fiskal, Tapi Ini Juga Sinyal Kuat Buat Investor: Indonesia Nggak Main-Main Soal Tata Kelola Keuangan. Pemerintah Pengin Tunjukin Kalau Negara Kita Bisa Disiplin Secara Fiskal Dan Nggak Gampang Bailout Proyek Besar Yang Dikelola Entitas Bisnis.

Alasan “Why”: Kenapa Pemerintah Ogah Tanggung Utang Whoosh

Kalau Dilihat Dari Sisi Ekonomi, Langkah Ini Masuk Akal Banget. Pertama, APBN Kita Udah Punya Banyak Prioritas — Pendidikan, Kesehatan, Subsidi, Dan Proyek Infrastruktur Lain. Kalau Setiap Proyek BUMN Yang Defisit Ditanggung APBN, Bisa Jebol Tuh Anggaran Negara.

Kedua, Kalau Pemerintah Mau “Bailout”, Bakal Muncul Yang Namanya Moral Hazard. Artinya, BUMN Bisa Jadi Nggak Disiplin Lagi Dalam Ngatur Proyek Karena Tahu Ujung-Ujungnya Negara Bakal Nutupin Kerugian. Jadi, Menkeu Pengin Nunjukin Kalau Era “Main Aman Pakai Duit Negara” Udah Lewat.

Terakhir, Ini Juga Buat Jaga Citra Fiskal Indonesia Di Mata Internasional. Kalau APBN Terus Dipakai Buat Nutup Utang Proyek, Rating Utang Negara Bisa Turun, Dan Itu Bahaya Banget Buat Kepercayaan Investor Global.

Strategi “How”: Skema Penyelesaian Utang Whoosh

Tenang, Bukan Berarti Pemerintah Tinggal Lepas Tangan. Ada Beberapa Opsi Yang Lagi Disiapin Buat Nyelesein Utang Whoosh Tanpa Ngerusak APBN.

Pertama, Restrukturisasi Utang — Jadi Tenor Pembayaran Diperpanjang Biar Beban Cicilan Nggak Terlalu Berat. Kedua, Ada Wacana Konversi Sebagian Utang Ke Ekuitas, Artinya Utang Diubah Jadi Saham, Jadi Nggak Perlu Dibayar Cash Tapi Jadi Bagian Kepemilikan. Ketiga, Bisa Juga Lewat Optimalisasi Aset Whoosh, Kayak Sewa Lahan Stasiun Atau Pengembangan Kawasan Transit-Oriented Development (TOD).

Dengan Skema Kayak Gini, Proyek Masih Bisa Berjalan Sehat Tanpa Bikin Beban Negara Makin Berat.

Dampak Kalau Pemerintah Ikut Tanggung Utang

Coba Bayangin Kalau Pemerintah Tiba-Tiba Setuju Buat Nanggung Utang Whoosh. Efek Domino-Nya Bakal Gede Banget. Defisit APBN Bisa Nambah, Alokasi Buat Pendidikan Dan Kesehatan Bisa Kepotong, Dan Beban Bunga Utang Negara Makin Naik.

Selain Itu, Publik Bakal Kehilangan Kepercayaan. Orang Bakal Mikir, “Loh, Kok Pemerintah Ngeluarin Duit Buat Proyek Yang Bukan Tanggung Jawab Langsung?” Nah, Ini Yang Pengin Dihindarin Menkeu. Jadi, Keputusan “Ogah Tanggung Utang” Ini Bukan Cuma Tegas, Tapi Juga Strategis Banget Buat Jaga Stabilitas Fiskal.

Peluang Dan Tantangan Buat Danantara Dan BUMN

Buat Danantara Dan BUMN, Ini Jadi Wake-Up Call Sih. Mereka Harus Bisa Bener-Bener Profesional Ngatur Arus Kas Dan Strategi Bisnis. Pemerintah Udah Kasih Sinyal: Kalian Harus Berdiri Di Kaki Sendiri.

Tantangannya Jelas, Utang Whoosh Besar Banget, Sementara Pendapatan Operasional Belum Stabil. Tapi Peluangnya Juga Gede — Kalau Mereka Bisa Atur Manajemen Dengan Efisien, Whoosh Bisa Jadi Proyek Yang Profit Dalam Jangka Menengah. Intinya: Kerja Keras Dulu, Baru Hasilnya Kelihatan.

Bandingkan Dengan Kasus Serupa Di Proyek Infrastruktur Lain

Sebenernya, Kasus Kayak Gini Bukan Pertama. Dulu Ada Beberapa Proyek BUMN Besar Juga Yang Utangnya Sempat Berat Tapi Nggak Diselamatin APBN, Contohnya Proyek Listrik 35.000 MW Dan Beberapa Jalan Tol Strategis.

Dari Pengalaman Itu, Pemerintah Belajar: Kalau Proyek Diselamatkan Terus, BUMN Nggak Akan Belajar. Jadi, Sekarang Kebijakannya Lebih “Market-Oriented”. Dan Ini Bisa Dibilang Sebagai Langkah Menuju BUMN Yang Lebih Mandiri Dan Kompetitif.

Kesimpulan: Pemerintah Tegas, Fiskal Aman

Keputusan Pemerintah Ogah Tanggung Utang Whoosh Bisa Dibilang Langkah Tegas Yang Penting Banget Buat Jaga Kredibilitas Fiskal Indonesia. Pemerintah Pengin Pastiin Kalau Keuangan Negara Tetap Aman, Dan Proyek Besar Harus Dikelola Secara Profesional Tanpa Ketergantungan.

Buat Masyarakat, Ini Sinyal Positif Bahwa Pemerintah Mulai Disiplin Ngatur Keuangan. Dan Buat Pelaku Bisnis, Ini Jadi Pelajaran: Manajemen Utang Itu Penting, Apalagi Di Proyek Besar. Jadi, Meski Terkesan Keras, Kebijakan Ini Justru Bikin Sistem Ekonomi Kita Lebih Sehat Dan Sustainable.