1.800 Guru PPPK Banten Belum Gajian, Terpaksa Harus Berutang

Kompas -  Lo Bayangin Deh, Udah Kerja Keras Ngajar Tiap Hari, Tapi Gaji Yang Ditunggu-Tunggu Gak Kunjung Cair. Itulah Yang Lagi Dialamin Sama Sekitar 1.800 Guru PPPK Banten YangBelum Gajian Sampai Sekarang. Kasus Ini Bukan Cuma Soal Duit, Tapi Juga Soal Nasib Dan Penghargaan Terhadap Para Tenaga Pendidik Yang Udah Berjasa Banget Buat Negeri Ini.

Banyak Dari Mereka Akhirnya Terpaksa Berutang Ke Warung, Koperasi, Bahkan Ke Teman Buat Nutup Kebutuhan Harian. Ada Yang Sampai Jual Barang Pribadi Demi Bisa Tetap Bertahan. Situasi Ini Bener-Bener Nyentuh Hati, Apalagi Di Tengah Kondisi Ekonomi Yang Serba Gak Pasti.

Masalah Keterlambatan Gaji Ini Pun Bikin Publik Mulai Sorot Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pusat. Banyak Yang Nanya, “Kok Bisa Ya, Gaji Guru-Guru Yang Udah Jelas Statusnya Malah Belum Cair?” Yuk, Kita Kulik Lebih Dalam Kronologi, Reaksi, Sampai Dampak Sosial Dari Kasus Ini.

Kronologi Kasus Guru PPPK Banten Belum Gajian

Kasus Ini Mulai Ramai Sekitar Pertengahan Tahun 2025. Ribuan Guru PPPK Di Banten Ngaku Belum Terima Gaji Padahal Mereka Udah Aktif Ngajar Sejak Awal Tahun Ajaran Baru. Sebagian Malah Udah Hampir Enam Bulan Kerja Tanpa Sepeser Pun Penghasilan.

Menurut Info Yang Beredar, Akar Masalahnya Ada Di Proses Administrasi Dan Pencairan Anggaran Dari Pemerintah Daerah Ke Pusat. Jadi, Meskipun SK Pengangkatan Udah Keluar, Data Para Guru PPPK Ini Belum Sepenuhnya Masuk Ke Sistem Keuangan Negara. Akibatnya, Pencairan Gaji Jadi Mandek.

Dinas Pendidikan Banten Dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sempet Bilang Kalau Keterlambatan Ini Terjadi Karena Sinkronisasi Data Di Aplikasi Milik Pemerintah Pusat. Tapi Ya, Buat Para Guru, Penjelasan Itu Gak Langsung Bantu Apa-Apa. Mereka Tetap Harus Bertahan Tanpa Kepastian Gaji Yang Jelas.

Dampak Langsung Ke Kehidupan Guru

Gak Semua Orang Sadar Seberapa Berat Dampaknya Buat Para Guru Ini. Banyak Dari Mereka Yang Harus Berutang Buat Makan Dan Transportasi Ke Sekolah. Ada Yang Pinjam Uang Dari Koperasi Sekolah, Bahkan Ada Yang Minjem Ke Tetangga.

Salah Satu Guru Di Serang Cerita, Dia Harus Jual Cincin Kawin Demi Bayar Kos Dan Ongkos Ojek Ke Sekolah. “Malu Sih, Tapi Mau Gimana Lagi. Anak-Anak Di Sekolah Nunggu Kita,” Katanya Lirih. Bayangin Aja, Guru Yang Seharusnya Tenang Fokus Ngajar Malah Harus Mikirin Gimana Caranya Bertahan Hidup.

Situasi Kayak Gini Jelas Bikin Stres Dan Berdampak Ke Kualitas Pengajaran Juga. Beberapa Guru Bahkan Sempat Mempertimbangkan Berhenti, Tapi Rasa Tanggung Jawab Ke Murid Bikin Mereka Tetap Bertahan.

Reaksi Dari Para Guru PPPK Di Banten

Karena Ngerasa Gak Didengar, Para Guru PPPK Akhirnya Mulai Bersuara. Ada Yang Bikin Surat Terbuka Ke Pemerintah Daerah, Ada Juga Yang Ngadain Aksi Damai Di Depan Kantor Dinas Pendidikan Banten. Di Media Sosial, Tagar #Gurupppkbelumgajian Sempat Trending Di X (Twitter) Dan Tiktok.

Beberapa Dari Mereka Juga Curhat Online, Menceritakan Bagaimana Mereka Tetap Datang Ke Sekolah Meski Belum Digaji. Sikap Profesional Mereka Dapet Banyak Respect Dari Netizen. Banyak Yang Bilang, “Guru Itu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Tapi Masa Iya Tanpa Tanda Gaji Juga?”

Solidaritas Antar Guru Pun Makin Kuat. Mereka Saling Bantu Sebisanya, Ada Yang Patungan Buat Bantu Teman Seprofesi Yang Kesulitan. Di Sisi Lain, Publik Mulai Desak Pemerintah Buat Ambil Tindakan Nyata, Bukan Cuma Janji.

Penjelasan Pemerintah Daerah Dan Pusat

Pihak Pemprov Banten Akhirnya Buka Suara. Menurut Mereka, Keterlambatan Ini Disebabkan Oleh Masalah Administratif Dan Keterlambatan Input Data Pegawai Di Sistem Nasional. Proses Validasi Yang Panjang Bikin Dana Belum Bisa Dicairkan Meski Anggaran Udah Disiapin.

Kementerian Keuangan Juga Sempat Menjelaskan Bahwa Dana Transfer Ke Daerah Untuk Pembayaran PPPK Baru Bisa Diturunkan Kalau Data Pegawai Udah Lengkap Dan Terverifikasi. Jadi Kalau Ada Data Yang Belum Masuk, Sistem Otomatis Nahan Pencairan.

Masalahnya, Penjelasan Kayak Gini Udah Sering Banget Kita Dengar. Rakyat Butuh Hasil, Bukan Alasan. Dan Dalam Kasus Ini, Para Guru PPPK Jadi Korban Dari Birokrasi Yang Lambat Dan Gak Efisien.

Masalah Sistemik Di Pengelolaan PPPK

Kalau Dilihat Lebih Dalam, Kasus Ini Bukan Cuma Masalah Satu Daerah. Ini Masalah Sistemik. Banyak Daerah Di Indonesia Ternyata Belum Siap Secara Administratif Buat Ngelola Pegawai PPPK Yang Jumlahnya Ribuan.

Proses Validasi Data Pegawai Sering Manual, Padahal Idealnya Udah Serba Digital. Selain Itu, Sistem Kepegawaian Di Tingkat Daerah Dan Pusat Sering Gak Sinkron. Akhirnya, Hal-Hal Kayak Verifikasi NIK, Nomor Rekening, Sampai Status SK Bisa Molor Berbulan-Bulan.

Masalah Kayak Gini Seharusnya Udah Bisa Diantisipasi Sejak Awal. Pemerintah Pusat Dan Daerah Harusnya Punya Koordinasi Yang Lebih Solid. Karena Tiap Kali Birokrasi Lambat, Yang Kena Imbasnya Selalu Rakyat Kecil.

Perspektif Ekonomi Dan Sosial

Dari Sisi Ekonomi, Efek Keterlambatan Gaji Ini Lumayan Gede. Bayangin, Ada Ribuan Orang Yang Biasanya Terima Gaji Rutin Tiap Bulan, Sekarang Gak Ada Pemasukan. Daya Beli Otomatis Turun. Warung-Warung Sekitar Sekolah Pun Ikut Sepi Karena Pelanggan Utamanya, Para Guru, Lagi Ngirit Habis-Habisan.

Secara Sosial, Kondisi Ini Bisa Bikin Semangat Kerja Menurun. Guru Yang Kelelahan Finansial Tentu Gak Bisa Maksimal Ngajar. Padahal, Mereka Punya Peran Besar Dalam Mencetak Generasi Masa Depan Bangsa. Kalau Tenaga Pendidik Aja Dibuat Susah, Gimana Mau Harap Kualitas Pendidikan Meningkat?

Tanggapan Publik Dan Dunia Pendidikan

Netizen Indonesia, Seperti Biasa, Gak Tinggal Diam. Banyak Yang Ngerasa Kasihan Dan Geram. Di Twitter, Muncul Banyak Thread Tentang Nasib Guru PPPK Ini. Beberapa Influencer Pendidikan Juga Ikut Bersuara, Nuntut Kejelasan Dari Pemerintah.

Organisasi Guru Seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Akhirnya Turun Tangan Dan Ngirim Surat Resmi Ke Kemendikbudristek. Mereka Minta Supaya Kasus Kayak Gini Gak Terus Berulang Tiap Tahun. Publik Juga Mulai Sadar Bahwa Profesi Guru, Seberat Apapun Tanggung Jawabnya, Kadang Gak Dapet Penghargaan Yang Layak.

Solusi Dan Langkah Perbaikan

Beberapa Solusi Mulai Diusulkan. Pertama, Sistem Pembayaran ASN Dan PPPK Harus Dibuat Lebih Digital Dan Real-Time Biar Gak Ada Lagi Keterlambatan Karena Birokrasi Manual. Kedua, Perlu Ada Mekanisme Early Warning System — Semacam Alarm Kalau Ada Keterlambatan Data Atau Pencairan.

Selain Itu, Pemerintah Pusat Bisa Bikin Tim Khusus Percepatan Pembayaran PPPK, Biar Gak Bola-Bali Nunggu Proses Administrasi Yang Lama. Audit Internal Juga Penting Banget Buat Pastiin Gak Ada Penyalahgunaan Atau Salah Kelola Dana.

Dan Yang Paling Penting, Komunikasi Ke Publik Harus Lebih Terbuka. Guru Dan Masyarakat Punya Hak Tahu Progresnya Sampai Sejauh Mana. Karena Transparansi Itu Salah Satu Bentuk Keadilan.

Refleksi: Nasib Guru Di Tengah Birokrasi

Kalau Dipikir-Pikir, Kasus Ini Jadi Semacam Pengingat Buat Kita Semua: Penghargaan Ke Guru Itu Gak Cuma Lewat Kata “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, Tapi Juga Lewat Tindakan Nyata — Seperti Memastikan Hak Mereka Dipenuhi Tepat Waktu.

Guru Bukan Cuma Pengajar, Tapi Fondasi Dari Masa Depan Bangsa. Mereka Ngajarin Anak-Anak Kita Buat Punya Mimpi, Sementara Mereka Sendiri Kadang Harus Berjuang Buat Sekadar Bertahan. Ironis Banget Kan?

Semoga Aja, Pemerintah Bisa Lebih Serius Beresin Urusan Birokrasi Yang Sering Bikin Repot Kayak Gini. Karena Kesejahteraan Guru Bukan Sekadar Isu Administratif — Ini Soal Harga Diri Dan Masa Depan Pendidikan Indonesia.